25 Nov

Aparatur Sipil Negara dan Pengawasan Terhadap Isu Radikalisme

Oleh : Efendi, S.Sos., MAP.

(Analis Kebijakan Setjen dan BK DPR RI)

I. Pendahuluan

Baru-baru ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) meluncurkan portal  aduanasn.id untuk melaporkan Aparatur Sipil Negara (ASN) terpapar radikalisme. Maksud dibuatnya portal ini adalah upaya pemerintah yang ingin memastikan bahwa ideologi negara dan konstitusi negara itu benar-benar diterapkan dan dijaga dengan benar-benar oleh para ASN.

Portal aduanasn.id dicetuskan oleh 11 (sebelas) Kementerian dan Kembaga (K/L) dengan menerbitkan surat keputusan bersama tentang penanganan radikalisme ASN. Kesebelas instansi tersebut antara lain Kemenpan-RB, Kemkominfo, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Beragam tanggapanpun muncul, tidak hanya dari kalangan ASN sendiri, tapi juga dari para pengamat kebijakan dan pemerhati lainnya. Banyak yang menyayangkan keputusan pemerintah ini, dan bahkan ada yang mengganggap bahwa dengan keluarnya portal aduanasn.id pemerintah dianggap telah gagal dalam membina integrasi bangsa.

Dengan kebijakan yang dibuat pemerintah tersebut, serta dampak yang mungkin akan terjadi, maka pertanyaannya adalah, bagaimana regulasi mengatur keberadaan ASN dalam konteks pengawasan.

II. Pembahasan

 Portal aduanasn.id  sebagai upaya pemerintah untuk menghindarkan ASN dari sikap nyinyir ke pemerintah, termasuk dalam bentuk kritik di media sosial. Dalam perspektif pakar komunikasi Marshall McLuhan, media adalah pesan, dan portal aduanasn.id merupakan sebuah pesan dari pemerintah kepada rakyatnya yang dalam konteks ini adalah para ASN.  Dengan status kepegawaian yang melekat, setiap pegawai ASN,  maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terikat dengan perjanjian antara pemerintah dan pegawai ASN yang disebut contract sui generis yang di dalamnya terkandung hubungan dinas publik (openbare diensbetrekking).

Dalam mekanisme portal  aduanasn.id diantaranya  adalah menugaskan   Kemenkominfo  dengan menyediakan portalnya untuk mengumpulkan laporan  pengaduan ASN yang kemudian akan diteruskan ke KemenPAN-RB, Komisi ASN, Badan Kepegawaian Negara (BJKN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Empat instansi ini akan mengolah laporan itu sampai pada rekomendasi. Selanjutnya, jika pelanggaran yang dilakukan dinilai masuk ke ranah pidana, maka rekomendasi diteruskan ke penegak hukum. Namun, jika tidak maka rekomendasi itu diteruskan ke instansi asal ASN tersebut untuk dijatuhi sanksi. 

Beberapa masalah yang bisa dilaporkan  bagi ASN atau PNS yang diduga terpapar radikalisme ke portal aduanasn.id,  antara lain: a) Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; b) Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras dan antar golongan;

c) Penyebarluasan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1) dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost dan sejenisnya); d) Pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan; e) Penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan baik secara langsung maupun melalui media sosial; f) Penyelenggaraan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; g) Keikutsertaan pada kegiatan yang diyakini mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; h) Tanggapan atau dukungan sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana angka 1) dan 2) dengan memberikan likes, dislike, love, retweet atau comment di media sosial; i) Penggunaan atribut yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah; j) Pelecehan terhadap simbol-simbol negara baik secara langsung maupun melalui media sosial; k) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai 10) dilakukan secara sadar oleh ASN.

Namun demikian, dalam membuat suatu kebijakan perlu dilakukaan telaahan mendalam terhadap berbagai hal baik yuridis, sosiologis maupun teknis. Jika kita lihat regulasi yang ada saat ini, bahwa sebenarnya tanggungjawab membina dan mengawasi PNS berada di tangan masing-masing Kementerian/Lembaga. Ketentuan tersebut yang tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Beleid itu mengatur siapa yang berhak memberi sanksi pada PNS pelaku pelanggaran. Sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka yang berhak memberi sanksi adalah  milik Pejabat Pembina Kepegawaian.

Secara lengkap soal  penanganan pengawasan terhadap ASN, maka kebijakan pengawasan terhadap ASN selama ini  selalu mengacu pada 4 (empat) aturan yang mendasarinya. Diantara  aturan-aturan  dimaksud adalah, UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

1. Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 

UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN  utamanya mengatur tentang manajemen ASN. Salah satu perombakan yang signifikan adalah penetapan ASN sebagai profesi. Pada Pasal 3 UU ASN, dijelaskan bahwa profesi ASN berlandaskan pada prinsip: a. nilai dasar, b. Kode etik dan kode perilaku, c. Komite, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, e. Kualifikasi akademik, f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan g. Profesionalitas jabatan. Sedangakan pada Pasal 5 menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

Dalam UU tersebut juga menjelaskan bahwa pengaturan perilaku untuk memastikan pegawai ASN melakukan hal-hal berikut: a) Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; b) Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; c) Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; d) Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; e) Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; f) Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; g) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; h) Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; i) Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; j) Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; k) Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; l) Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN;

Selanjutnya,  berdasarkan Pasal 5 ayat (3), menyebutkan bahwa  Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hingga saat ini peraturan perundang-undangan yang dimaksud belum ditetapkan. Dengan demikian penerapan kode etik dan kode perilaku masih mengacu pada PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kedua dasar hukum tersebut membahas lebih detail mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan   hal-hal yang dilarang  beserta sanksi yang diberikan atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Namun demikian, kedua dasar hukum tersebut dibuat sebelum hadirnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN sehingga beberapa konteksnya sudah tidak sesuai lagi dengan manajemen ASN yang terkini.

Sebelum membahas lebih jauh tentang kode etik dan kode perilaku, maka sebaiknya perlu diulas secara singkat tentang definisi kode etik dan kode perilaku. Pengertian etika  secara harfiah berasal dari kata Yunani ethos atau arti jamaknya ta etha yang berarti adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan yang baik ini lalu menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur tingkah laku yang baik dan buruk.  Kode etik merupakan prinsip – prinsip yang merupakan kesatuan moral yang melekat pada suatu profesi sesuai kesepakatan organisasi profesi yang disusun secara sistematis.[1] Sedangkan menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert,  penegaskan bahwa “etika” merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang mempengaruhi hal lainnya. Nilai-nilai dan moral pribadi perorangan dan konteks sosial menentukan apakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis.[2]

Sedangkan kode perilaku adalah aturan yang mengatur perilaku mana yang dapat diterima atau tidak dapat diterima, yang diwajibkan maupun yang dilarang. Kewajiban dan larangan tersebut dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya  perilaku tertentu. Aturan yang dimuat dalam kode perilaku sudah sangat spesifik dan pelaksanaannya tidak memerlukan banyak tafsiran. Misalnya dalam kaitannya dengan konflik kepentingan, di dalam kode etik sudah dijelaskan kegiatan apa saja yang tidak diperbolehkan. Dengan kode perilaku membantu instansi dalam membangun lingkunan kerja yang sehat dan  bereputasi.[3]

Selanjuntnya, Gilman Stuar menegaskan bahwa kode perilaku dirancang untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya perilaku tertentu; misalnya konflik kepentingan, penyuapan, pelecehan dan tindakan tidak pantas lainnya.  Rasionalitas  adanya kode perilaku adalah bahwa diperlukan suatu hal untuk melindungi profesionalitas pegawai dan melindungi reputasi pemerintah. Dengan demikian, kode perilaku membatasi perilaku pegawai dalam bertindak dan berperilaku.[4]

Upaya untuk menuju profesionalitas pegawai dan melindungi reputasi pemerintah adalah langkah yang seharusnya dilakukan melalui pembuatan kebijakan yang komprehensif termasuk dalam hal pengendalian ASN melalui mekanisme yang konstitusional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004

Berkaitan dengan kode etik dan kode perilaku, maka menurut  Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004,  menyebutkan bahwa Kode Etik PNS  merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Tujuan penerapan kode etik, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 42 Tahun 2004,  sebagai berikut: 

a) Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil;

b) Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, dan abdi masyarakat; c) Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam Pasal 6 PP No. 42 Tahun 2004 disebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh PNS  meliputi: a) ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; b) kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c) semangat nasionalisme; d) mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; e) ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan; f) penghormatan terhadap hak asasi manusia; g) tidak diskriminatif; h) profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; i) semangat jiwa korps.

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap PNS wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS yang diatur dalam PP  ini. Pasal 13 PP No. 42 Tahun 2004 mengamanatkan PPK masing-masing instansi untuk membuat kode etik. Selain itu, instansi juga diminta untuk membuat kode etik profesi. Kode etik instansi dan kode etik profesi dibentuk berdasarkan karakteristik instansi masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan kode etik dalam PP No. 42 Tahun 2004. 

PP No. 42 Tahun 2004 juga menjelaskan beberapa hal terkait penegakan kode etik. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 15 yang menyebutkan bahwa setiap pelanggaran etika yang dilakukan oleh ASN akan dikenakan sanksi moral. Sanksi moral dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh PPK. Dalam Pasal 16, dijelaskan lebih lanjut bahwa PNS yang melakukan pelanggaran kode etik juga dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan rekomendasi majelis kode etik.   

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010

Disiplin ASN merupakan salah satu aspek yang terkandung di dalam kode etik dan kode perilaku ASN. Peraturan mengenai disiplin dalam PP No. 53 Tahun 2010 menjadi acuan bagi ASN dalam melakukan pekerjaan sekaligus pemberian hukuman bagi ASN. Dalam PP No. 53 Tahun 2010 terdapat pasal yang menjelaskan tentang hal yang harus dilakukan dan hal yang dilarang sebagai seorang PNS. Tabel 1 berikut menguraikan beberapa hal yang harus dilakukan dan dilarang beserta dasar hukumnya.

Hal yang diharuskan dalam PP 53 Tahun 2010 antara lain adalah: a) mengucapkan sumpah/janji PNS; (Pasal 3 ayat 1); b) mengucapkan sumpah/janji jabatan; (Pasal 3 ayat 1); c) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah; (Pasal 3 ayat 3); d) menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan; (Pasal 3 ayat 4); e) melaksanakan tugas kedinas-an yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengab-dian, kesadaran, dan tanggung jawab; (Pasal 3 ayat 5); f) menjunjung tinggi kehormat-an negara, Pemerintah, dan martabat PNS; (Pasl 3 ayat 6); g) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/ atau golongan; (Pasal 3 ayat 7); h) memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan; (Pasal 3 ayat 8); i) bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; Pasal 3 ayat 9); j) melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil; (Pasal 3ayat 10); k) masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja; (Pasal 3 ayat 11); l) mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan; (Pasal 3 ayat 12); m) menggunakan dan memeliha-ra barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; (Pasal 3 ayat 13); n) memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; (Pasal 3 ayat 14); o) membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas; (Pasal 3 Ayat 15); p) memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier; dan (Pasal 3 ayat 16); q) menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. (Pasal 3 ayat 17).

Hal yang dilarang dalam PP 53 Tahun 2010 antara lain adalah: a) Tanpa ijin pemerintah menjadi pegawai atau bekerjaa untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional; (Pasal 4 ayat (3); b) Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing (Pasal 4 ayat 4); c) Menghalangi jalannya tugas kedinasan; (Pasal 4 ayat 11); d) Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan yang dapat menghalangi atau mempersiulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugiaan yang dilayani; (Pasal 4 ayat 10); e) Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain; (Pasal 4 ayat 2). f) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; (Pasal 4 ayat 6); g) Menyalahgunaan wewenang (Pasal 4 ayat 1); h) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan menyewakan atau meminjamkan bang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah. (Pasal 4 ayat 5); j) Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari sispapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan (Pasal 4 ayat 8); k) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan (Pasal 4 ayat 9); l) Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan (Pasal 4 ayat 7); m) Menghalangi berjalanya tugas kedinasan (Pasal 4 ayat 11).

PP No. 53 Tahun 2010 digunakan bersama-sama dengan PP No. 42 Tahun 2004 mengatur tindakan sanksi administratif dan  sanksi moral. Namun diakui bahwa sering terjadi kerancuan dalam menentukan kapan harus memberi sanksi administratif dan kapan menerapkan sanksi moral. Sementara itu  peraturan  yang terkait pelaksanaan kode etik dan kode perilaku sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang juga sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya dan yang sampai saat ini belum diterbitkan.

III.  Radikalisme ASN

Pengaduan masyarakat mengenai ASN terpapar radikalisme banyak diterima oleh BNPT. Namun sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyatakan 23,4% mahasiswa terpapar radikalisme. Demikian juga halnya pernyataan oleh Setara Institute yang menyatakan bahwa 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sudah terpapar radikalisme. Hal itu terbukti melalui kajian-kajian keagamaan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. Kesepuluh PTN tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Jakarta (UIN), Universitas Islam Bandung (UIN), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya  (Unibraw) Malang,  Universitas Mataram, dan Universitas Airlangga.[5]

Faktor ketidakpuaasan kepada negara disinyalir menjadi pemicu seseorang terpapar radikalisme. Hal inilah yang disampaikan oleh salah satu direktur BNPT pada salah satu seminar di Jakarta. Pernyataan ini didasarkan pada bukti ditemukannya pejabat eselon IV Kementerian Keuangan dan berpendidikan S-2 di Flinders University ditemukan bersama 5 (lima) anak perempuannya berjuang di Suriah.[6] Sedangkan yang terbaru adalah penangkapan seorang pegawai BUMN terkait kasus bom Medan.[7]

Sebagaimana penjelasan di awal, bahwa sebenarnya tanggung jawab membina dan mengawasi ASN berada di tangan masing-masing Kementerian/Lembaga. Ketentuan tersebut tercantum di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Beleid itu mengatur siapa yang berhak memberi sanksi pada PNS pelaku pelanggaran. Sesuai PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yang berhak memberi sanksi adalah  milik Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pemerintah sebaiknya cukup berpegang pada   peraturan yang mengatur pengawasan PNS dan pentingnya untuk mengefektifkan implementasi peraturan-peraturan  pengawasan tersebut di lapangan.

Selain itu, PP No. 53 Tahun 2010 mengatur PNS yang melanggar sumpah setia pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah dapat memberikan hukuman ringan hingga berat. Jenis hukuman tergantung luasnya dampak kerugian yang ditimbulkan PNS terkait. Sanksi paling ringan yang bisa diberikan adalah teguran lisan, tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Hukuman terberat yang menanti, sesuai Pasal 7 ayat (4) beleid itu, adalah penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Dalam konteks keterlibatan PNS dalam gerakan radikalisme,  maka  pemerintah akan mengenakan  sanksi terberat yang karena dianggap  melanggar sumpah setia pada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Namun demikian, pengenaan sanksi berkaitan dengan isu radikalisme oleh Pemerintah hendaknya lebih berhati-hati karena hingga saat ini definisi radikalisme yang dipakai pemerintah   juga belum jelas. Selain itu, adanya portal ini bertolak dari pemahaman yang tidak mendalam atas fakta intoleransi dan radikalisme.[8] Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa radikalisme dapat dikenali dari cirinya yaitu intoleran, tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatic, selalu merasa benar sendiri dan merasa orang lain salah, ekslusif dan revolusioner karena cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Pemerintah harus berhati-hati dalam menyikapi isu radikalisme melaui portal pengaduan ASN, karena hal ini tentu bisa menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat karena setiap orang bisa melaporkan orang lain dengan tuduhan melanggar Pancasila dan UUD 45.     Hal tersebut ada benarnya bila kita membaca pernyataan dari Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris, yang menyatakan bahwa saat ini banyak masyarakat yang melapor mengenai ASN terpapar radikalisme ke Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.[9] Sementara akan sangat sulit mengukur seseorang  melakukan perbuatan yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 karena Pancasila sendiri  adalah sumber dasar dan landasan etik bernegara, dan normanya pun sangat abstrak.

Selain itu, penanganan radikalisme jangan sampai menimbulkan stigma negative di tengah masyarakat, misalnya seorang ASN yang taat beragama kemudian dinilai sebagai pendukung radikalisme hanya karena cara berpakaian. Perbuatan ini jelas merupakan kemuduran demokrasi dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Rasa khawatir terhadap stigma ini bisa saja terjadi, namun yang paling mengkhawatirkan adalah dengan portal ini dikhawatirkan akan menjadi alat represi baru dimana para ASN akan meresa terintimidasi. Selain itu, kehadiran portal ini oleh banyak kalangan dianggap bermasalah karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat, dan seakan membenarkan anggapan umum bahwa pemerintah telah gagal dalam menangkap para ektrimisme agama dan ujaran kebencian pada aparatnya.

Hal ini  tentu saja beralasan  bila kita melihat hasil survey yang dilakukan oleh  Alvara Research di 6 (enam) kota besar Indonesia (Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan dan Makasar) pada bulan Oktober 2019 lalu, yang    menemukan setidaknya ada 19,4% ASN  menyatakan tak setuju dengan ideologi negara Pancasila.[10]  Hasil survey ini tentu saja tidak dapat diabaikan Pemerintah, dan untuk itu perlu penanganan yang baik terhadap anti Pancasila ini.

Untuk penanganan isu radikalisme di kalangan ASN, maka setiap pimpinan Kementerian/Lembaga sebaiknya mengefektifkan peran para atasan langsung untuk mem-follow bawahan guna memantau anak buah saat beraktivitas di media sosial.   Selain itu, perlu memaksimalkan fungsi pengawasan intern di kementerian/lembaga, karena kunci pengawasan ASN berada di badan inspektorat masing-masing kementerian/lembaga secara internal dan berjenjang. Karena jika kita mengacu pada beberapa negara, maka pengawasan terhadap aparat negara lebih menekankan pada pengawasan berjenjang, dan apabila pengawasan internal menemukan aparat sipil negara melanggar, mereka langsung turun tangan menegakkan disiplin. 

Pengawasan internal melalui inspektorat jenderal memang sudah dimiliki oleh seluruh kementerian dan lembaga di Indonesia saat ini, dan DPR RI sebagai lembaga politik telah mengeluarkan beberapa peraturan berkaitan dengan masalah pengawasan ASN. Peraturan yang dibuat Setjen dan BK DPR RI mengacu pada PP No. 42 Tahun 2004.  Pada tahun 2012 Setjen DPR RI telah mengeluarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 03/PER-SEKJEN/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal DPR RI.  Bahkan di tahun 2015, setelah lahinya UU No. Tahun 2014 tentang ASN,  Setjen DPR RI telah mengeluarkan Peraturan Sekjen DPR RI No. 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan, Tugas, dan Tata Beracara Majelis Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Setjen DPR RI. 

Pada tahun 2019 atau setelah lahirnya PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI melakukan perubahan  Peraturan Sekjen No. 03/PER-SEKJEN/2012  dengan mengeluarkan   Peraturan Sekjen DPR RI No. 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal  dan Badan Keahlian DPR RI.

Namun demikian, dengan semakin meningkatnya isu radikalisme dan hadirnya portal aduanasn.id  memberi tantangan sendiri bagi para pimpinan Setjen dan BK DPR RI untuk merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan membuat aturan atau kebijakan yang lebih jelas yang menyangkut aspek keamanan dan memberi kepastian tentang pelanggaran-pelanggaran berat terutama yang berkaitan dengan masalah radikalisme, sambil menunggu adanya rumusan definisi yang jelas soal radikalisme tersebut.

IV. Kesimpulan

Sebagai bagian dari anggota masyarakat, tentunya kita harus memiliki kemampuan kritis dalam menyikapi persoalan yang berkembang saat ini, terlebih dengan adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan portal aduanasn.id untuk melaporkan ASN terpapar radikalisme. Bukan bermaksud tidak setuju terhadap apa yang sudah diputuskan pemerintah, namun tentunya dalam negara yang menganut sistem demokrasi maka pendapat dan pandangan masyarakat hendaknya juga jadi pertimbangan dalam memutuskan suatu kebijakan serta sebagai bahan untuk evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dikeluarkan. Terlebih dalam hal keberadaan ASN yang merupakan  salah satu unsur penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan yang harus selalu berada pada trek yang  benar, sehingga keberadaan ASN  harus selalu memerlukan pembinaan dan pengawasan yang terus menerus.

 Keberadaan portal aduanasn.id harus jujur diakui telah menimbulkan pro dan kontra dalam implementasinya. Karena di satu sisi aturan tersebut bisa menimbulkan chilling effect, yakni pegawai ASN takut untuk menyampaikan pendapat terhadap pemerintah, sedangkan kritik dalam konteks demokrasi sangat diperlukan. Namun, di sisi lain, pemerintah mungkin memerlukan profil pegawai ASN yang profesional dan loyal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga membutuhkan situasi yang kondusif tanpa hiruk pikuk lontaran yang bernada sinis dan kritis terhadap pemerintah di media sosial.

Namun demikian, jika pemerintah merasa pengawas internal gagal dalam penegakan disiplin semestinya pemerintah segera berbenah dengan cara memberi stimulus untuk memperkuat fungsi pengawasan internal. Pembuatan portal yang difasilitasi berbagai kementerian tersebut bukanlah merupakan solusi yang cocok untuk mencegah apparat negara dari sikap dan tindakan yang membahayakan integrasi bangsa. Dengan keterlibatan 11 kementerian dalam portal ini juga jauh dari prinsip penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien. Karena semua kementerian dan lembaga sudah mempunyai perangkat pengawasan yang mengontrol aparatnya, dan pemerintah seharusnya mengoptimalkan fungsi control itu dan bukan justeru membangun portal pengaduan.

Bahkan pengawasan melalui portal itu dikhawatirkan akan merusak metode pengawasan ASN yang selama ini telah berjalan. Pemerintah harus memahami bahwa konsep utama pengelolaan ASN adalah pembinaan, dan ketika ditemukan ASN terlibat dalam ekstrimisme agama atau tindakan lain yang mengancam keutuhan negara, maka pemerintah perlu secara cepat melakukan pembinaan. Terlebih lagi  pada saat ini pemerintah sedang  membuka 152.286 formasi calon ASN untuk disebar ke 68 kementerian/lembaga serta 462 pemerintah daerah. Pada moment seperti ini pemerintah tidak cukup hanya melakukan test kompetensi dasar dan kompetensi bidang, namun bila perlu melacak rekam jejak digital calon ASN untuk mengumpulkan bukti-bukti kegiatan si calon   dalam kegiatan yang bersifat radikal.

V. Rekomendasi

1.    Penciptaan aduanasn.id mungkin tidak bermanfaat banyak karena sudah ada mekanisme pengaduan, kritik dan komunikasi antar masyarakat, aparat sipil, dan pemerintah.

2.    Perangkat hokum dan penanganan kasus tersebut selama ini sudah terbangun melalui prosedur dan langkah yang jelas yang tertuang dalam UU dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3.    Perlunya dilakukan revitalisasi lembaga-lembaga negara untuk menjamin pengawasan utamanya terhadap para ASN dan penyelenggara negara.

4.    Pemerintah perlu segera membuat aturan-aturan yang menjadi turunan dari UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN terutama yang mengatur masalah kode etik dan kode perilaku ASN.

5.    Perlunya pemerintah melakukan penguatan lembaga-lembaga pengawas internal sambil terus meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam upaya peningkatan kegiatan pengawasan berjenjang.

6.    Pemerintah perlu mengembangkan program yang mengarah pada penyadaran filosofi bangsa, meningkatkan rasa kebangsaan, dan penghargaan terhadap perbedaan (FY/22/11/2019).

Catatan Kaki:

[1] Satyanugraha, H. 2003. Etika Bisnis, Prinsip Dan Aplikasi. Lpfe (Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi), Universitas Trisakti.

[2] Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, Bisnis, (Erlangga, Jakarta: 2006).

[3] Komisi ASN, Pengawasan Penegakan Etik dan Kode Perilaku ASN, (Jakarta : 2019).

[4] Gilman, Stuard. C, Ethics Codes and Codes of Conduct As Tools for Promoting An Ethical and Professional Public Service: Comparative Successes and Lessons.

[5] Kompas, Rabu, 20 November 2019.

[6] Media Indonesia, Minggu, 17 Nopember 2019.

[7] Media Indonesia, Senin 18 Nopember 2019.

[8] Setara Institute, dikutip dari Koran Tempo, Kamis 14 November 2019.

[9] Media Indonesia, 17 Nopember 2019.

[10] Koran Tempo, Kamis 14 November 2019.

Daftar Pustaka

Satyanugraha, H, Etika Bisnis, Prinsip Dan Aplikasi. Lpfe (Lembaga (Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta 2003).

Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert, Bisnis, (Erlangga, Jakarta: 2006).

Komisi ASN, Pengawasan Penegakan Etik dan Kode Perilaku ASN, (Jakarta: 2019).

Gilman, Stuard. C, Ethics Codes and Codes of Conduct As Tools for Promoting An Ethical and Professional Public Service: Comparative Successes and Lessons.

Koran Tempo, Kamis 14 November 2019.

Media Indonesia, Minggu, 17 Nopember 2019.

Media Indonesia, Senin 18 Nopember 2019.

Media Indonesia, Senin 19 Nopember 2019.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan Pemerintah  No. 42 Tahun 2004 tentang Kode Etik PNS.

Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah  No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

Leave a Reply